Foto : Sidang perkara dugaan pungli oleh 4  Pembakal pada Kecamatan Padang Batung HSS dengan Tetdakwa Sudi Hidayat

 

Banjarmasin –LATIVI NEWS

Sidang perdana dugaan pungli dengan Terdakwa empat Pembakal atau Kepala Desa pada Kecamatan Padang Batung kabupaten Hulu Sungai Selatan ( HSS) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Banjarmasin,Selasa (17/11/26)

Hari ini ,Jaksa Penuntut Umum Robin Pratama, S.H. yang juga selaku Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri HSS menghadirkan 3 Terdakwa dalam persidangan yaitu Suriani , Sudi Hidayat dan Toar Larry Smith yang tengah menjalani hukuman penjara karena terbukti melakukan surat tanah ,sementara Terdakwa Rizky Prayudi menyusul pada pekan depan.

Menurut Robin penanganan perkara dipecah menjadi empat berkas terpisah lantaran locus kejadian serta tindakan masing-masing oknum kades tidak saling terikat meski menggunakan modus serupa.Sejak ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polres HSS ,Terhadap Para terdakwa dilakukan Penahanan .

Dalam surat Dakwaan yang dibacakan oleh JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Indra Maenantha Vidi disebutkan bahwa para Terdakwa selaku Penyelenggara Negara atau Kepala Desa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bersumber dari saksi Christian Samuel selaku perwakilan dari pihak PT Antang Gunung Meratus (AGM), secara melawan hukum dalam hal menerima suatu uang secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya atau kewenangannya.

Para Terdakwa telah melakukan pungutan atau biaya yaitu penerimaan Fee Administrasi Desa dan Fee Kerjasama Desa yang tidak tercatat dalam pendapatan anggaran pemerintahan desa dan tidak memiliki dasar hukum (perdes, perbup dan perda) yang jelas dengan membawa nama untuk pengelolaan keuangan desa yang ternyata fiktif atau alasan belaka.

Dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2025 para Terdakwa meminta fee Rp 500 per meter, atas jual beli lahan antara pemilik tanah atau masyarakat dan perusahaan dalam upaya pembebasan lahan yang apabila tidak diberikan maka Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tidak akan diterbitkan padahal kepala desa seharusnya hanya bersifat mengetahui jual beli lahan.

Pada tahun 2024 terdakwa meminta tambahan fee namun saksi Christian Samuel menolaknya, sehingga sejak saat itu aktifitas pembebasan lahan menjadi terhenti , PT AGM tidak diperbolehkan untuk melakukan pembebasan lahan oleh terdakwa, sampai akhirnya saksi Christian Samuel menerima Surat Permohonan Fee Kerjasama Tim Desa Madang Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Madang, sehingga saat itu saksi Christian Samuel mengira Surat tersebut resmi dan memberikan fee sebesar Rp. 500.

“total fee yang diterima seluruhnya Rp 1 miliar lebih “ ucap JPU Robin Pratama usai persidangan .

Atas perbuatan mereka diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau Pasal 606 ayat2 KUHP jo 126 Jo Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(MN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *