Foto : Sidang pembacaan Dakwaan terhadap ketua dan Bendahara PKBM Serumpun kecamatan Baru Ampar Kabupaten Tanah Laut 

Banjarmasin – LATIVI NEWS
Perkara dugaan Korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Serumpun di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut yang menyeret ketua PKBM Muhammad Ridha Pateksa dan Muslimah selaku bendahara mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin, Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan ini ,Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negri Tanah Laut M Wahyu Hidayat menghadirkan Kedua Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum masing masing.
Dalam surat Dakwaan .JPU menyebut adanya rekayasa surat pertanggungjawaban (SPJ) hingga penggunaan dana bantuan untuk kepentingan pribadi. Keduanya didakwa terkait pengelolaan dana BOP selama enam tahun anggaran, yakni 2019 hingga 2024.
Salah satu modus yang dilakukan dalam perkara ini adalah membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.
Muslimah selaku bendahara menyusun SPJ fiktif dengan melampirkan nota pembelian yang tidak benar. Bahkan, sejumlah tanda tangan dalam dokumen tersebut diduga dipalsukan untuk memberikan kesan bahwa anggaran telah digunakan sesuai peruntukannya.
“Untuk bendahara, modusnya membuat SPJ fiktif, melampirkan nota-nota fiktif, termasuk tanda tangan yang juga fiktif,” ungkap JPU.
Menurut JPU Dakwaan ini nantinya akan diuji melalui pemeriksaan sejumlah saksi. Pihak-pihak yang namanya tercantum sebagai penerima uang dalam laporan pertanggungjawaban juga akan dimintai keterangan guna memastikan apakah transaksi tersebut benar-benar terjadi.
Tak hanya dugaan manipulasi administrasi, penyidik juga menemukan adanya aliran dana kepada Ketua PKBM Serumpun Muhammad Ridha Pateksa , Ia diduga menerima uang sebesar Rp37,5 juta. Sementara sebagian besar dana lainnya diduga digunakan Muslimah untuk kepentingan pribadi maupun kebutuhan lain di luar peruntukan bantuan.
“Ketua PKBM juga menerima dana sebesar Rp37,5 juta. Sementara sisanya digunakan oleh bendahara untuk kebutuhan pribadi dan lainnya,” beber Wahyu.
Dari total dana BOP yang dikelola selama periode 2019-2024, anggarannya disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian lebih dari Rp730 juta.
Dalam penanganan perkara ini, terdapat pula pengembalian uang sebesar Rp50 juta melalui Muslimah. Namun, asal-usul uang tersebut masih menjadi bagian yang akan didalami jaksa di persidangan.
Sebab, muncul keterangan bahwa Muhammad Ridha Pateksa juga pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Muslimah.
“Apakah uang Rp50 juta itu berasal dari Muhammad Ridha atau memang dari Muslimah, nanti akan kami buktikan di persidangan,” jelasnya.
Muhammad Ridha dan Muslimah didakwa secara kumulatif dengan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 mengenai penyertaan atau turut serta, serta dakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, turut dicantumkan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.
Kedua terdakwa yang telah menjalani penahanan sejak 11 Juni 2026 ini, setelah dakwaan dibacakan, kedua pihak terdakwa sepakat tidak mengajukan perlawanan ,oleh karena itu, perkara tersebut akan langsung berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara.
(MN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *