Jakarta – LATIVI NEWS
Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (Ke-83) Gelombang II Tahun 2026 mendapat kesempatan berharga mendapat pembekalan dari Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Sunarto, yang hadir dalam kuliah umum di Aula Sasana Adhika Karya, Kampus A Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Jakarta, pada Rabu 18 November 2026.
Didampingi Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., Prof Sunarto menegaskan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan dan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan sistem peradilan tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi sejauh mana hukum menghadirkan manfaat nyata dan keadilan bagi masyarakat.
Ketua MA menggarisbawahi pentingnya penerapan paradigma People Centred Justice System, yakni sistem keadilan yang menempatkan kebutuhan, pengalaman, serta manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan peradilan.
Paradigma itu telah menjadi bagian penting dalam reformasi peradilan di berbagai negara, antara lain melalui rekomendasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Paradigma ini juga menekankan bahwa tolak ukur keberhasilan peradilan saat ini tidak lagi hanya bersandar pada kemampuan untuk menyelesaikan perkara. Lebih dari itu, keberhasilan peradilan diukur dari kemampuannya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, memberikan kepastian hukum guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi pilar penguat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,jelas Ketua MA
Ia menekankan bahwa hakim, jaksa, dan penyidik tidak boleh hanya terpaku pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Secara khusus, Prof. Sunarto mengingatkan para calon jaksa agar menjalankan profesi dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, hati nurani, dan kepekaan sosial.
“Jadilah jaksa yang mengedepankan penegakan hukum yang berkemanusiaan, yang berlandaskan hati nurani dan kepekaan sosial. Wujudkan penegakan hukum yang dihormati karena ketegasannya, namun sangat dipercaya oleh masyarakat karena kemampuannya menghadirkan keadilan yang mampu memulihkan hak-hak rakyat,” pesannya.
Pada bagian lain, Selain menekankan orientasi keadilan, Prof. Sunarto mengingatkan para calon jaksa untuk mewaspadai budaya negatif yang dapat menghambat integritas aparat penegak hukum. Ia merujuk pemikiran antropolog Koentjaraningrat dalam buku Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia yang menguraikan sejumlah mentalitas negatif dalam kehidupan masyarakat.
Lima mentalitas tersebut meliputi kebiasaan meremehkan kualitas atau budaya asal jadi, mentalitas menerabas atau budaya jalan pintas, kurang disiplin dan bertanggung jawab, kurang percaya diri, serta sikap apatis dan lesu.
Ketua MA menyoroti mentalitas menerabas karena memiliki hubungan erat dengan perilaku koruptif. Keinginan memperoleh hasil secara cepat tanpa menghormati proses, prosedur, dan aturan dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan.
“Korupsi, suap, gratifikasi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang merupakan sarana yang sering digunakan untuk menerabas sebuah proses demi memperoleh hasil yang cepat dan sesuai dengan kehendak. Dalam kondisi demikian, keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh kemampuan, kejujuran, dan kerja keras, tetapi oleh materi, akses kekuasaan dan kedekatan pribadi,” ungkapnya.
Prof. Sunarto juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap Kejaksaan. Ia mengapresiasi capaian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan berdasarkan sejumlah survei tahun 2026. Namun, ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan amanah yang harus dipertahankan melalui kinerja dan keteladanan seluruh insan Adhyaksa.
Menutup kuliah umum, Prof. Sunarto berpesan agar para calon jaksa tidak menjadikan jabatan sekadar kewenangan, melainkan amanah untuk menegakkan kebenaran dan melindungi hak-hak masyarakat.
“Tunaikanlah jabatan dengan rendah hati, hati-hati, dan sepenuh hati. Rendah hati dalam memandang jabatan sebagai amanah, hati-hati dalam menggunakan kewenangan, dan sepenuh hati dalam mengabdikan diri bagi tegaknya hukum dan keadilan,” pungkasnya.
(MN)
