Jakarta – LATIVI NEWS

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) melalui Direktorat IV melaksanakan pengawalan proyek pembangunan strategis nasional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nilai total mencapai Rp22,12 triliun.

Kegiatan pengawalan proyek strategis ini diwujudkan dalam kegiatan Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk Program/Kegiatan Pengembangan Budi Daya Ikan Darat Tematik Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), Mina Padi, serta Revitalisasi Tambak Ikan di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin 16 November 2026.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Reda Manthovani dalam arahannya menekankan bahwa fungsi bidang intelijen dalam pengamanan pembangunan strategis bersifat preventif dan konstruktif.

“Berdasarkan hasil kajian dan pemetaan mendalam, proyek senilai total Rp22.126.000.000.000 ini telah memenuhi kriteria strategis dan bebas dari konflik kepentingan (conflict of interest),” ungkap Jamintel.

 

Jamintel mengingatkan adanya sejumlah potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang harus diantisipasi sejak dini. Potensi AGHT tersebut meliputi ancaman, pemalakan, atau pungutan liar bagi personil pelaksana, potensi gesekan sosial akibat penolakan masyarakat sekitar, aduan masyarakat kepada aparat penegak hukum oleh pihak yang merasa tidak terakomodir.

Potensi AGHT lain adalah status lahan yang belum clean and clear beserta tumpang tindih kepemilikan dan lokasi yang berada di kawasan konservasi atau pertanian terlindungi, potensi pencurian material proyek, terbengkalainya aset pasca-pembangunan, hingga hambatan birokrasi terkait perizinan, tumpang tindih regulasi, serta kurang optimalnya koordinasi lintas stakeholder.

 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Dr. Tb. Haeru Rahayu dan Inspektur Jenderal KKP Dr. Ade Tajudin Sutiawarman yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi dan menyambut baik dukungan penuh dari Kejaksaan RI.

Sinergi ini dinilai sangat krusial guna memastikan seluruh program strategis pemerintah berjalan tepat sasaran, sesuai ketentuan hukum, serta terhindar dari berbagai hambatan. Dukungan pengamanan ini juga diarahkan untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Direktur IV JAM INTEL, Abdullah Noor Denny, S.H., M.H., dalam laporan pelaksanaannya memaparkan bahwa entry meeting ini merupakan tindak lanjut dari permohonan PPS yang diajukan oleh KKP.

Pengawalan ini mencakup tiga program utama yakni Pengembangan Budi Daya Ikan Darat Tematik Mini RAS tahun 2026 di 6 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Lampung) dengan target 1.500 lokasi untuk mendukung swasembada protein dan program Makan Bergizi Gratis.

Pengembangan Budi Daya Ikan Darat Tematik Mina Padi tahun 2026 di 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten) seluas kurang lebih 1.000 hektare di 100 lokasi, serta Revitalisasi Tambak Ikan di Pantura Jawa Barat seluas kurang lebih 14.090,38 hektare yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu dengan komoditas unggulan ikan nila salin.

Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, Jamintel berpesan agar seluruh pihak, baik unsur pelaksana di KKP, kontraktor pelaksana seperti PT Adhi Karya dan PT Agrinas Palma Nusantara, maupun jajaran Kejaksaan di daerah untuk dapat terus memperkuat koordinasi dan komunikasi intensif.

“Pengawalan pembangunan strategis ini diharapkan mampu memastikan seluruh program berjalan secara Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran demi mewujudkan kemandirian bangsa melalui ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional,”ujar Jamintel.

(MN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *