21 Peserta dinyatakan Lulus Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahun 2026

Jakarta – LATIVI NEWS

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap XXIV Tahun 2026 resmi mengumumkan hasil akhir seleksi.

Sebanyak 21 peserta dinyatakan lulus, terdiri atas 10 peserta untuk pengadilan tingkat banding dan 11 peserta untuk pengadilan tingkat pertama.

Hasil tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 45/Pansel/Ad Hoc TPK/XI/2026 berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi pada Kamis, 12 November 2026.

Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Sekretaris I, Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Untuk tingkat banding, 10 peserta yang dinyatakan lulus adalah:

1. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H. (PT Jawa Tengah)
2. Sarifuddin, S.H., M.H. (PT Medan)
3. Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. (PTJakarta)
4. Dr. Rilawadi Sahputra, S.H., M.Kn. (PT Medan)
5. Dr. Pahada Hidayat, S.H., M.H., CPIA (PT Tanjung Karang)
6. Dr. Fahrens, S.H., M.Hum. (PT Medan)
7. Estu Raharjo, S.H., M.H. (PT Kepulauan Riau)
8.  Dr. Emma S.H., M.H. (PT Jawa Tengah)
9. H. Teguh Harianto, S.H., M.Hum. (PT Bandung)
10. Dr. Subiharta, S.H., M.Hum. (PT Yogyakarta)

Sementara itu, untuk tingkat pertama, 11 peserta yang dinyatakan lulus adalah:

1.  Syahru Rozi, S.H., M.H. (PT Tanjung Karang)
2. Rr. Maharani Adianarista Wardhani, S.H., M.Krim., Ak., CLA., CFrA., CHFI., CertDA., CH., CHt. (PT Jakarta)
3. Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H. (PT Banten)
4. Wim Badri Zaki, S.H., M.M. (PT Tanjung Karang)
5. Arsyawal, S.E., S.H., M.H., M.M. (PT Riau)
6. Utinaita Sitepu, S.H., M.Kn. (PT Medan)
7. Senti Silitonga, S.H., M.Si., C.Med. (PT Riau)
8. Hafis Dilama Pankoulus, S.H., M.H., CIRP. (PT Palembang)
9. Henny Fitria, S.H. (PT Padang)
10. Russeto Saptono, S.H., M.H. (PT Jakarta)
11. Arif Rahman, S.H. (PT Jakarta)

Panitia Seleksi menegaskan bahwa seluruh peserta yang dinyatakan lulus wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).

Selain itu, peserta diharapkan membawa berkas-berkas sesuai dengan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Panitia juga menegaskan bahwa hasil seleksi yang telah diumumkan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

(MN/AZH)