Jakarta – LATIVI NEWS
Berhasil mempertahankan predikat Informatif selama dua tahun berturut-turut, Pemprov Kalsel kini menargetkan peningkatan nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) hingga mencapai 98.
Capaian tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Syarifuddin, dalam kegiatan Uji Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada 10–12 November 2026 di kawasan Kemayoran, Jakarta.
Syarifuddin menjelaskan, perjalanan keterbukaan informasi di Kalsel menunjukkan perkembangan positif. Pada 2021, nilai Monev KIP tercatat 61,82 dengan kategori Cukup Informatif. Nilai tersebut meningkat menjadi 69,03 pada 2022, kemudian 83,71 pada 2023, hingga mencapai 95,74 pada 2024 dengan kategori Informatif.
Pada 2025, Pemprov Kalsel kembali mempertahankan predikat Informatif dengan nilai 94,91. Capaian ini menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.
“Mempertahankan predikat Informatif bukan menjadi titik akhir. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, baik dari sisi kelembagaan PPID, pelayanan kepada masyarakat, maupun pembaruan informasi melalui platform digital,” ujar Syarifuddin, Rabu (11/11/2026).
Selain meningkatkan capaian di tingkat provinsi, Pemprov Kalsel juga mendorong pemerataan keterbukaan informasi di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan hasil Monev KIP 2024–2025, jumlah pemerintah kabupaten/kota berkategori Informatif meningkat dari satu menjadi empat daerah. Sementara kategori Menuju Informatif bertambah dari dua menjadi delapan daerah.
Di sisi lain, jumlah daerah berkategori Cukup Informatif berhasil ditekan dari delapan menjadi nol, sedangkan kategori Tidak Informatif berkurang dari dua menjadi satu daerah.
Pemprov Kalsel menargetkan enam kabupaten/kota meraih kategori Informatif pada 2026, delapan daerah pada 2027, sepuluh daerah pada 2028, hingga seluruh 13 kabupaten/kota mencapai kategori Informatif pada 2029.
Menurut Syarifuddin, pencapaian tersebut tidak terlepas dari penguatan sinergi antara PPID provinsi, kabupaten/kota, dan PPID pelaksana. Berbagai langkah dilakukan melalui pembinaan, asistensi, peningkatan kapasitas, serta pendampingan pengisian instrumen Monev KIP.
Pemprov Kalsel juga terus memperluas akses pelayanan melalui digitalisasi, termasuk penyediaan layanan permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara daring melalui laman PPID Utama Kalsel.
“Kami ingin keterbukaan informasi tidak hanya menjadi prestasi pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi budaya seluruh badan publik di Kalimantan Selatan. Target kami, pada 2029 seluruh 13 kabupaten/kota sudah mencapai kategori Informatif sehingga masyarakat di seluruh Banua mendapatkan akses informasi yang setara,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
“Informasi publik adalah hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap warga berhak mengetahui, bertanya, dan mendapatkan jawaban. Kalsel Terbuka, Banua Maju, Warga Berdaya,” pungkas Syarifuddin.
(MN/Jml)