Banjarmasin – LATIVI NEWS
Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menerima kunjungan kerja Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm, di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (5/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah peluang kerja sama antara Kalsel dan Belanda.
Muhidin mengatakan, dalam pertemuan tersebut Adriaan Palm menanyakan kondisi masyarakat Kalsel, termasuk aktivitas dan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. “Kita jawab bahwa kita ini ada petani, ada pegawai, ada pekerja. Artinya merata,” ujar Muhidin.
Salah satu peluang kerja sama yang dibahas adalah pengelolaan infrastruktur pengendali banjir atau Riam Kiwa. Muhidin mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut telah mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk proses pembebasan lahan.
Pemprov Kalsel juga mengharapkan dukungan Belanda dalam hal desain kawasan setelah pembangunan selesai, khususnya agar lahan di sekitar saluran dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan persawahan. Menurut Muhidin, meskipun produksi beras Kalsel saat ini surplus, peningkatan produksi tetap penting agar dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah lain.
Selain itu, Muhidin menyampaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pengelolaan kawasan gambut. Ia menyebut Indonesia sebelumnya telah mendapatkan bantuan water bombing dari Belanda untuk mendukung penanganan karhutla.
Menurut Muhidin, pengelolaan gambut di Kalsel memiliki tantangan tersendiri karena sebagian kawasan telah dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, diperlukan desain pengelolaan yang tepat agar kawasan gambut tetap dapat dimanfaatkan tanpa meningkatkan risiko kebakaran meluas. “Yang jelas kita saat ini mungkin bagaimana desain gambut itu supaya jangan terbakar secara meluas,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Muhidin juga mengangkat persoalan sejumlah aset dan benda bersejarah asal Kalimantan Selatan yang berada di Belanda. Ia menyebut di antaranya benda pusaka dan koleksi intan yang memiliki nilai sejarah bagi Kalsel.
Muhidin mengatakan, pihak Belanda membuka peluang bagi Pemprov Kalsel untuk menyampaikan surat resmi terkait aset-aset tersebut. Ia pun langsung meminta Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin bersama jajaran terkait menyiapkan surat tersebut. “Saya perintahkan Pak Sekda dengan rekan-rekan lain, mulai hari ini sampai malam, harus besok sudah selesai suratnya,” tegasnya.
Surat tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan RI. Muhidin berharap momentum kunjungan Menteri Kebudayaan RI ke Belanda dalam waktu dekat dapat dimanfaatkan untuk membahas kemungkinan pengembalian aset bersejarah tersebut ke Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan.
Namun, Muhidin memahami pengembalian aset tersebut membutuhkan pembicaraan lebih konkret antara pemerintah Indonesia dan Belanda. “Beliau tidak bisa memastikan apakah itu bisa dikembalikan atau tidak. Karena itu perlu pembicaraan yang lebih konkret antara Indonesia dengan pemerintah Belanda,” jelas Muhidin. Ia berharap komunikasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat kerja sama sekaligus memperjuangkan warisan sejarah Kalsel.
(Mn /Fuz)