Banjarbaru – LATIVI NEWS
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan konektivitas dan efisiensi distribusi logistik sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran perdagangan antar wilayah serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok dan pangan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan, usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Analisa Perdagangan AntarWilayah di Kawasan Indonesia Barat yang diprakarsai oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pemerintah daerah dan instansi terkait. Dalam forum itu, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel turut memaparkan kondisi serta berbagai tantangan perdagangan antarwilayah yang dihadapi Kalimantan Selatan, dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama peserta.
Menurut Ahmad Bagiawan, salah satu persoalan utama perdagangan antarwilayah di Kalsel adalah tingginya ketergantungan pasokan komoditas barang kebutuhan pokok dan pangan dari luar daerah.
“Lebih dari 90 persen pasokan beberapa komoditas kebutuhan pokok dan pangan dari luar Kalimantan Selatan didominasi dari Jawa Timur. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena sangat berkaitan dengan kelancaran distribusi dan pembentukan harga di daerah,” ujar Ahmad Bagiawan di Bogor, Senin (28/9/2026).
Ia menjelaskan, selain ketergantungan pasokan dari luar daerah, aspek infrastruktur dan konektivitas pelabuhan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Sejumlah persoalan seperti pendangkalan alur Sungai Barito, keterbatasan kapasitas penumpukan kontainer, kemacetan akses menuju pelabuhan serta waktu tunggu kapal yang relatif lama turut memengaruhi kelancaran arus distribusi barang.
“Ketika arus distribusi tidak lancar, biaya logistik dan waktu distribusi dapat meningkat. Pada akhirnya, kondisi tersebut bisa memberikan tekanan terhadap harga barang yang diterima masyarakat,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna memperkuat konektivitas perdagangan dan jaringan logistik daerah.
Di antaranya melalui pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih di Kabupaten Tanah Bumbu, peningkatan kualitas jalan bypass Banjarbaru–Tanah Bumbu sebagai konektivitas utama pergerakan barang dan orang, pembangunan koridor jalan logistik dari Banjarbaru menuju wilayah Banua Anam, serta pembangunan pusat distribusi regional (PDR) strategis di kawasan Banjarbakula, Banua Anam dan Saijaan Bersujud.
Gia mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar distribusi barang, tetapi juga secara bertahap mengurangi biaya logistik dan memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu simpul perdagangan dan distribusi di Kalimantan.
“Ini merupakan bagian dari upaya kita membangun sistem perdagangan yang lebih efisien. Infrastruktur konektivitas menjadi sangat penting agar pergerakan barang dari sentra produksi menuju pasar maupun dari pintu masuk ke wilayah konsumen dapat berjalan lebih cepat dan lancar,” katanya.
Dalam forum tersebut, perwakilan Kementerian Perdagangan, Yugo dari bidang Perencanaan, menyambut baik informasi dan rencana strategis yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian dalam perencanaan dan penguatan kebijakan perdagangan antarwilayah ke depan.
Gia berharap hasil pembahasan dalam forum tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem perdagangan di Kalimantan Selatan.
“Kita berharap ini menjadi salah satu sumbangsih bagi Banua. Salah satu janji Gubernur adalah bagaimana Banua ini menjadi lebih maju dan sejahtera. Karena itu, perdagangan yang efisien, distribusi yang lancar dan konektivitas yang semakin baik harus terus kita dorong bersama,” pungkasnya.
(MN/scw)