Jakarta – LATIVI NEWS
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menggelar Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk Program/Kegiatan Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin, 18 Mei 2026.
Kegiatan dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Sarjono Turin mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen serta dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran Direktur pada JAM INTEL, perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yang hadir secara daring.
Jamintel dalam sambutan yang dibacakan Plt. Sesjamintel menjelaskan bahwa Program Pembangunan 1000 KNMP merupakan salah satu Proyek Prioritas Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp 5.170.000.000.000 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas modern untuk produksi dan distribusi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM,” ujar Plt. Sesjamintel.
Selain itu, proyek ini menjadi tiang penopang krusial dari pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, hilirisasi industri, serta pembangunan ekonomi yang merata dari tingkat desa demi memberantas kemiskinan.
Plt. Sesjamintel menegaskan bahwa pengawalan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan dalam mengamankan pembangunan strategis nasional guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan.
Langkah mitigasi ini diajukan oleh Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) pada JAM INTEL guna mengantisipasi adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), baik yang bersifat personel, materiil, maupun hambatan birokrasi yang berisiko menggagalkan proyek tersebut.
Plt. Sesjamintel menekankan bahwa kesuksesan proyek ini membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Melalui sinergi yang kokoh, diharapkan pelaksanaan proyek nasional ini dapat berjalan secara komprehensif dan mencapai target utama, yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran.
“Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia,”ujar Plt. Sesjamintel
(MN)